Dewan Pers Bahas Etika Jurnalisme Warga

“Mengapa di balik sosok kuat Superman ada Clark Kent yang berprofesi sebagi jurnalis? Mengapa pula ada Peter Parker yang seorang fotografer kreatif, namun kikuk, di sisi kehidupan lainnya ada sang pahlawan bertopeng Spiderman?”

Bisa jadi, Superman dan Spiderman adalah sosok pahlawan. Sedangkan, Clark Kent dan Peter Parker “hanyalah” juru warta dan juru foto yang berprofesi utama sebagai “sang pencatat sejarah”.  Dengan kata lain, Clark Kent dan Peter Parker selaku jurnalis bukanlah pahlawan, namun “sekadar” pencatat sejarah. Tatkala mereka harus tampil selaku invidu heroik, maka mereka pun harus menjadi “pahlawan bertopeng”.  Hal itu mempertegas bahwasanya:  “Wartawan bukanlah Pahlawan. Wartawan lebih tepat sebagai Sang Pencatat Sejarah, yang dalam tugasnya seringkali mengabadikan kegiatan dan sosok kepahlawanan.” 

Sebagai profesi dalam cyberjournalism (kewartawanan di dunia maya), maka jurnalis sejatinya tetap “tak bertopeng”. Hal itu yang membedakan dengan sebagian besar kalangan jurnalis warga yang sering kali tampil bak “pahlawan bertopeng” dalam menuangkan karya-karyanya. Ada sejumlah garis batas di antara keduanya. Namun, tak sedikit para jurnalis warga yang benar-benar “tanpa topeng” lantaran mereka secara profesional menuangkan gagasan layaknya jurnalis yang menyajikan fakta, data dan nara sumber atas dasar kode perilaku dan kode etiknya.

Dalam kaitan mengamati “garis batas” tersebut, Dewan Pers -lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)- pada 12 Agustus 2008 membahas Etika Jurnalisme Warga.  Dilatarbelakangi kenyataan bahwa di era media Internet dan teknologi modern yang memungkinkan setiap orang secara praktis dapat menjalankan fungsi sebagai jurnalis (wartawan/pewarta/reporter) dan mengelola media sendiri, maka Dewan Pers menyelenggarakan acara tersebut.  Dengan hadirnya mailing list, website, blog, youtube, termasuk produk telepon seluler (ponsel) kelas cerdas (smartphone) dan teknologi sejenisnya, maka setiap individu juga dmungkinkan melakukan kegiatan 6M alias Menengumpulkan, Memiliki, Mengolah, dan Menyebarkan informasi layaknya tugas jurnalis di multimedia massa mainstream atau yang terorganisir secara sistematis. Itulah yang digarisbawahi Dewan Pers sebagai kecenderungan Citizen Journalism (CiJo) atau Jurnalisme Warga.

Dewan Pers menilai bahwa gejala jurnalisme warga bisa menimbulkan persoalan tersendisi, mengingat pada umumnya warga yang menerapkan CiJo memerankan diri selaku jurnalis, yang sebagian besar tidak (atau belum) dibekali pengetahuan dan etika tentang jurnalisme (dunia kewartawanan), sehingga berpotensi melahirkan informasi yang tidak berkualitas atau merugikan pihak lain.

Dalam diskusi tersebut ada tiga pembicara, yakni:  1. Bambang Harimurti, Anggota Dewan Pers yang juga Chief Executive Officer (CEO) Tempo Media Grup, menyampaikan perspektifnya mengenai jurnalisme warga,  2. Suryopratomo, Corporate Advisor Media Group, yang mengetengahkan topik “Citizen Journalism Sebuah Kenyataan”,  3. Priyambodo RH, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Bidang Multimedia, Pengajar Cyberjournalism di Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), Cyberjournalist di ANTARA Multimedia Gateway, dan Blogger di http://cyberjournalism.wordpress.com mengetengahkan makalah “Sinergi Multimedia Massa dengan Blog”.  Tujuan Dewan Pers menyelenggarakan acara tersebut adalah:

-. Menyediakan forum wacana publik tentang munculnya fenomena jurnalisme warga, dan memberikan pemahaman tentang relevansinya bagi kebebasan pers,

-. Mendefinisikan batas-batas dan definisi menyangkut jurnalisme warga,

-. Merumuskan sejumlah persoalan menyangkut etika praktik jurnalisme warga.  Dewan Pers melalui wakil ketuanya, Leo Sabam Batubara, mengemukakan bahwa bersedia membuka wacana dengan kalangan jurnalis warga, pengelola blog, dan pengguna Internet bermuatan isi pesan mengandung unsur-unsur jurnalistik. (*)

Sumber: http://cyberjournalism.wordpress.com

Tagged citizen journalism, cyberjournalism, jurnalisme warga, PWI, wartawan